Home Default Blog

Aksi mahasiswa kembali terjadi pada Senin, 17 Februari 2025, di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi bertema Indonesia Gelap ini menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan dana pendidikan. Hal ini memicu banyak protes terutama dari para mahasiswa yang menilai kebijakan ini sangat merugikan, terutama bagi mereka yang bergantung pada bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). Mereka menuntut agar pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka mengubah kebijakan ini dan tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.

Mira, salah satu mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD), mengungkapkan bahwa aksi ini dilakukan karena efisiensi anggaran memangkas terlalu banyak untuk anggaran pendidikan yang seharusnya jadi prioritas utama daripada makan gratis.

“Concern utama ku dari yang katanya efisiensi oleh pemerintah, justru memangkas banyak sekali untuk pendidikan. Negara ini tuh fokus utamanya sudah bukan pendidikan, malah untuk makan gratis dan semacamnya yang dimana justru itu bukan menjadi prioritas utama. Dan banyak sekali anggaran yang terbuang begitu saja,” ujar Mira.

Senada dengan Mira, Yoga rekan sesama mahasiswa yang turut serta dalam aksi ini, menambahkan bahwa tujuan dari aksi ini juga bertujuan adalah untuk menuntut kebebasan akademik di lingkungan kampus.

“Dari kami sendiri, mahasiswa concern pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di kampus, dari finansial, dari akhirnya kehidupan di kampus itu nantinya kayak gimana. Nah sebenarnya yang lebih di highlight kesana, kalau itu pertanda ada upaya untuk represi gitu, kebebasan berpendapat di lingkup kampus dan itu yang menjadi bahaya. Jadi kebebasan ruang akademik itu jadi sempit,” ujar Yoga.

Dampak dari efisiensi anggaran ini dinilai cukup signifikan. Aji, mahasiswa Universitas Pasundan (UNPAS), menegaskan bahwa pemangkasan ini berpengaruh besar terhadap mahasiswa penerima KIP-K. Beberapa dari mereka bahkan terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan.

“.. untuk saat ini terutama anak yang mempunyai kartu KIP-K ya, kartu KIP-K ini karena tidak diprioritaskan begitu, takutnya beberapa mahasiswa menjadi terhenti pendidikannya,” jelas Aji.

Selain itu, Mira juga menekankan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan tidak hanya menyulitkan mahasiswa secara finansial, tetapi juga berdampak pada kualitas pembelajaran dan infrastruktur di perguruan tinggi.

“Kalau aku sendiri gak akan nyebut efisiensi tapi pemangkasan. Karena menurut aku ini sangat tidak efisien. Adanya pemangkasan dari anggaran untuk pendidikan ini sangat mengkhawatirkan. Tanpa adanya pemangkasan aja banyak diluar sana yang masih susah banget untuk kuliah, untuk maju kan pendidikan tinggi. Apalagi kalau misalnya efisiensi pemangkasan ini terus anggarannya dipakai untuk hal-hal lain, yang mana itu akan menghambat adanya sarana dan infrastruktur di pendidikan tinggi. Ya gimana kita mau membangun Indonesia yang akan lebih maju,” tambahnya.

Yoga juga menyoroti bahwa pemangkasan anggaran ini bisa memperburuk kondisi akademik di Indonesia secara keseluruhan.

“Pertama, terkait mahasiswa yang sekarang aja tanpa efisiensi itu banyak yang ga bisa ngelanjutin kuliah. Gimana kalo misalnya defisiensi? Kedua, akhirnya sarana-prasarana yang masih minim gitu ya di kampus-kampus. Ga cuma di UNPAD doang, tapi di kampus-kampus lain. Akhirnya gimana caranya dengan efisiensi dana, sarana-prasarana itu bisa di upgrade lagi, bisa di-improve lagi seperti itu. Dan yang ketiga pastinya riset dan tunjangan dosen, sebenernya itu yang jadi concern juga, gimana kesejahteraan dosen juga perlu diperhatikan gitu ya dan efisiensi dana ini membahayakan hal tersebut. Keempat, dan mungkin yang terakhir, itu tadi terkait riset, riset di indonesia itu udah sangat amat kurang gitu ya. Dalam segala aspek, kalau misalnya dengan efisiensi dana ini bisa makin berkurang lagi, efisiensi dari riset itu sendiri,” ungkap Yoga.

Ia juga berharap pemerintah tidak hanya proaktif dalam kebijakan, tetapi juga benar-benar mendengarkan aspirasi kami dengan tulus. Isu pendidikan ini adalah kepentingan bersama, bukan hanya mahasiswa, tetapi seluruh masyarakat.

Aji pun menyampaikan harapannya agar pemerintah lebih responsif terhadap keluhan rakyat, khususnya dalam kabinet pemerintahan saat ini.

“Mungkin untuk harapan kedepannya pihak pemerintah bisa mendengar apa yang menjadi keluh kesah rakyat, terutama di dalam kabinet sekarang ini, terutama di prabowo ini kan, bahwasannya janji mereka terlalu besar terhadap rakyat. mungkin saya harap semua pemerintahan bisa mendengarkan apa yang menjadi keresahan warga, terutama warga indonesia ini,” tutur Aji.

Senada dengan itu, Manda, rekan Aji, berharap dengan adanya aksi ini pemerintahan lebih bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa, juga dapat lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya.

“Ya betul, saya juga berharap untuk pemerintahan selanjutnya tu tidak seperti pemerintahan sebelum-sebelumnya, yang dimana kita pemerintahan sebelum-sebelumnya ya tau-tau aja lah gitu kan, dan semoga pemerintahan ini dengan adanya kita bersuara di sini, bisa lebih didengar dan bisa mendengarkan apa aspirasi masyarakat maupun mahasiswa di sini,” harap Manda.

Di akhir, Aji dan Manda juga menyerukan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap isu pendidikan dan ikut bersuara apabila ada kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan bersama.

Penulis: Marissa Anggita, Rizki Bassica Arvensis
Dokumentasi: Shafira Hafizh
Penyunting: Rifka Rahma Dewi