Home Default Blog

Kamis 20 Maret 2025, telah berlangsung serangkaian aksi dengan tajuk Tolak RUU TNI di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Aksi ini dimulai dengan long march melalui kolong Pasupati hingga ke depan Gedung DPRD Jawa Barat, lalu dilanjutkan dengan kegiatan mimbar bebas peserta aksi untuk memberikan aspirasi atau suaranya di depan kerumunan aksi. Adapun tujuan utama dari aksi ini adalah menolak Revisi Undang-undang No 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) .

Hal ini terlihat dalam beberapa pasal yaitu:

• Pasal 3 ayat 2 tentang kedudukan TNI dalam Koordinasi Kementerian Pertahanan dengan mengaburkan batas kewenangan sipil dan militer.
• Pasal 7 ayat (2) yang memperluas cakupan operasi militer selain perang (OMSP) seperti penanggungan siber, penyelamatan WNI di luar negeri, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
• Pasal 47 ayat (2) yang menambah jumlah kementerian dan lembaga bagi prajurit aktif dari 10 menjadi 15.
• Pasal 53 ayat (1)  yang memuat mengenai batas kenaikan usia pensiun TNI hingga 65 tahun dalam menduduki jabatan fungsional.

RUU TNI tersebut sudah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II  pada Kamis pagi, 20 Maret 2025 yang disetujui oleh semua fraksi partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Pada aksi tolak RUU TNI, massa aksi juga turut membawa 13 poin tuntutan yang dibacakan saat press release, sebagai berikut:

1. CABUT RUU TNI

2. LAWAN MILITERISME

3. KEMBALIKAN MILITER KE BARAK

4. BUBARKAN KOMANDO TERITORIAL

5. ADILI JENDERAL PELANGGAR HAM TERMASUK PRABOWO

6. TARIK MILITER DARI TANAH PAPUA

7. HAPUSKAN KOMPONEN CADANGAN

8. STOP PENGGUNAAN BUZZER OLEH NEGARA GUNA MEMECAH BELAH RAKYAT

9. NEGARA SUMBER MASALAH

10. TOLAK DWIFUNGSI ABRI

11. BUBARKAN PENGADILAN MILITER, ADILI NARAPIDANA MILITER DI PENGADILAN SIPIL

12. HENTIKAN PELIBATAN APARAT BERSENJATA DALAM RUANG SIPIL

13. TOLAK MILITERISME MELALUI PEMBANGUNAN KODAM BARU DAN PENINGKATAN ANGGARAN MILITER-KEPOLISIAN YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MELANCARKAN PERAMPASAN TANAH

Ainul selaku koordinator lapangan aksi menyatakan pendapatnya mengenai urgensi dari aksi tolak RUU TNI ini, ia mengatakan bahwa RUU TNI harus dicabut serta reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional harus segera diwujudkan

“RUU TNI ini harus dicabut dan mereka (TNI) harus kembali ke barak dan melakukan tugas mereka sebagaimana mestinya, menghentikan perampasan lahan, serta  wujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai jalan keluar atas penindasan rakyat” Ucap Ainul. 

Ainul juga mengatakan bahwa aksi ini dilakukan bersama-sama dari seluruh sektor.

“Meskipun sebelumnya sempat ada miss komunikasi dengan beberapa kampus, namun pada akhirnya kami dapat bersama-sama dalam aksi ini karena ada banyak sekali sektor-sektor yang tergabung sehingga kami dapat saling membackup satu sama lain, saling melengkapi, dan saling memberikan satu sama lain,” Ucap Ainul.

Jim dan Zikri, sebagai peserta aksi memberikan pandangannya mengenai aksi ini, mereka mengatakan bahwa aksi ini cukup terorganisir namun masih kurangnya partisipasi masyarakat. Zikri, sebagai peserta aksi menyoroti bagaimana aksi ini berjalan dengan cukup tertib dan terorganisir meskipun melibatkan berbagai elemen massa.

“Menurut aku pribadi ini adalah kali pertama aksi yang cukup terorganisir ya, apalagi tadi dipimpinnya oleh perempuan, jadi aku merasakan cukup terorganisir,” Ucap Zikri.

“Untuk aksi ini aku merasa sudah baik, cuma aku ngerasa yang ga keliatan tu kalangan lain yang mungkin menjadi hambatan dari pergerakan ini,” Ucap Jim.

Jim berharap agar aksi ini tidak berhenti hanya pada hari ini saja, melainkan terus berlanjut dengan jumlah massa yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak kalangan. Baginya, situasi ini sudah sangat darurat karena keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil semakin menguat.

“Aku harap aksi ini akan terus berlanjut lagi besok, dan aku harap massa nya lebih kuat lagi dari beberapa bahkan semua kalangan, karena ini sangat darurat lah karena militer kembali lagi di sipil dan jabatan pemerintahan.” tambah Jim.

Senada dengan Jim, Zikri juga menekankan pentingnya keberlanjutan aksi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Ia merasa bahwa masih banyak orang yang belum terlibat secara langsung, mungkin karena mereka belum merasakan dampak dari RUU TNI ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ia berharap kesadaran masyarakat akan terus meningkat sehingga mereka mau berkontribusi dan mendalami isu ini lebih jauh.

“Aku harap untuk aksi ini masih berkelanjutan dan aku merasa banyak masyarakat belum berpartisipasi secara langsung makanya pergerakan ini masih terbilang sedikit, jadi aku harap untuk kedepannya masyarakat yang lain juga ikut berpartisipasi karena mungkin masyarakat belum merasakan dampaknya secara langsung, namun aku ingin masyarakat berkontribusi dan ikut mendalami bahwa RUU TNI ini tuh dapat berpengaruh di kehidupan sehari-hari,” tambah Zikri.

Lalu adapun harapan dari adanya aksi ini, Zikri dan Jim mengatakan bahwa “Semoga masyarakat bisa lebih aware dan ingin terus memperjuangkan pergerakan ini, mereka juga berharap bahwa aksi ini terus berlanjut.”

Ainul mengatakan bahwa ia berharap aksi ini menjadi pemantik awal untuk semua masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pergerakan ini.

“Dengan aksi ini, aku berharap menjadi pematik awal masyarakat untuk membersamai pergerakan ini, jadi ayo kita bersama-sama berjuang dan ikut serta hingga mencapai tujuan yang adil untuk kita semua sebagai masyarakat.” Ucap Ainul.

Aksi ini diakhiri dengan dilakukannya longmarch kembali ke titik kumpul awal dengan rute yang sama, untuk menunjukkan kepada masyarakat bentuk pergerakan dari tolak RUU TNI ini akan tetap berlanjut.

Penulis: Marissa Anggita
Dokumentasi: Purwa Sundani
Penyunting: M. Haikal Athar A.